Dibalik Kilau Emas, Tersimpan Luka :Aliansi Pemuda Borneo Gugat Kerusakan Alam dan Ketidakadilan Tambang di Istana Gubernur Kalbar"

"Dibalik Kilau Emas, Tersimpan Luka: Aliansi Pemuda Borneo Gugat Kerusakan Alam dan Ketidakadilan Tambang di Istana Gubernur Kalbar"

Pontianak, KALBAR, (SK) – Aliansi Mahasiswa Pemuda Pelindung Borneo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (26/6), menuntut pemerintah daerah mengambil langkah tegas dalam menanggulangi aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang kian marak dan merusak lingkungan.

Koordinator lapangan aksi, Leonardy, menyampaikan bahwa pertambangan ilegal yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, menimbulkan dampak sosial, dan hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Kami mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar mendorong aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku PETI, termasuk mengusut dugaan keterlibatan oknum birokrasi dan aparat penegak hukum yang membekingi aktivitas ilegal tersebut,” ujar Leonardy saat berorasi.

“Izin yang berdampak merusak lingkungan harus segera dicabut. Selain itu, ekspansi tambang di kawasan hutan lindung, lahan gambut, dan wilayah adat harus dihentikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, massa aksi juga menyerukan reformasi tata kelola pertambangan dan lingkungan hidup di Kalimantan Barat. Mereka menilai peninjauan ulang terhadap penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) perlu dilakukan untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat.

Aliansi juga mendesak agar perusahaan tambang, baik yang masih beroperasi maupun yang telah berhenti, diwajibkan melakukan reklamasi dan restorasi lahan bekas tambang.

Selain menyoroti aspek lingkungan, aliansi juga menuntut percepatan pengakuan wilayah adat serta perlindungan hukum bagi masyarakat adat yang menjaga hutan dari eksploitasi. Mereka mengusulkan pengembangan alternatif ekonomi berbasis pertanian dan kehutanan lestari bagi warga yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan ilegal.

“Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dan warga lokal dalam penyusunan kebijakan. Jangan jadikan isu lingkungan sekadar seremoni tahunan. Masalah PETI harus menjadi agenda utama pembangunan daerah,” tambah Leonardy.

Dalam aksi tersebut, aliansi juga meminta transparansi penegakan hukum atas sejumlah kasus PETI besar, khususnya di wilayah Ketapang dan Pontianak. Mereka mendesak pembentukan tim independen pemantau kinerja aparat penegak hukum, serta menolak kriminalisasi terhadap penambang rakyat kecil.

“Penegakan hukum harus menyasar aktor-aktor besar yang berada di balik operasi tambang ilegal, bukan hanya penambang kecil yang justru kerap dikorbankan,” pungkasnya.

Aksi berlangsung damai dengan rangkaian orasi, pembacaan tuntutan, serta teatrikal yang menggambarkan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Para demonstran berharap tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jn//98

Editing : Dani 74