"Rombak Manajemen RSUD Pontianak!" Satarudin Desak Evaluasi Total Layanan Kesehatan yang Bobrok

Caption : Gambar (Ilustrasi). (SK)

Pontianak, KALBAR (SK) - Pernyataan keras kembali datang dari Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyusul polemik berkepanjangan seputar mutu layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak. Ia menegaskan bahwa pergantian direktur rumah sakit bukan solusi utama, melainkan hanya langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan, kata dia, adalah perombakan total manajemen rumah sakit, dari pucuk pimpinan hingga struktur organisasi dan pola kerja sehari-hari.

“Saya minta manajemennya dirombak habis, jangan hanya ganti direktur. Kalau sistemnya tetap sama, siapa pun yang ditunjuk tidak akan mampu membawa perubahan,”tegas Satarudin kepada media.

Keluhan Bertubi-tubi: Dari Pelayanan Lambat hingga Dugaan Diskriminasi

Selama beberapa bulan terakhir, RSUD Pontianak menuai kritik dari warga. Laporan yang diterima DPRD dan pemerintah kota berisi keluhan tentang:

Antrean panjang dan tidak teratur di poliklinik.

Lambannya penanganan pasien gawat darurat, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Minimnya empati tenaga medis, yang dinilai hanya memberikan pelayanan penuh kepada pasien “berduit”.

Kekacauan sistem rujukan dan administrasi, yang memperumit pasien justru di saat paling kritis.

Seorang warga dari Pontianak Barat yang meminta identitasnya disamarkan mengatakan bahwa ia harus menunggu lebih dari 6 jam hanya untuk mendapatkan layanan awal bagi anaknya yang demam tinggi.

“Kami datang jam 7 pagi, baru dilayani jam 1 siang. Sementara kami lihat ada yang baru datang tapi langsung dilayani. Mungkin karena kenal dalam?” ujarnya kecewa.

Kritik DPRD: Jangan Main Ganti Orang, Ubah Sistemnya

Satarudin menyoroti fakta bahwa rotasi jabatan di RSUD selama ini sering kali hanya formalitas, tanpa evaluasi mendalam terhadap struktur organisasi dan efektivitas SOP (Standard Operating Procedure) yang berlaku.

“Ini bukan soal siapa direktur, tapi bagaimana sistem dan budaya kerja dibentuk. Kalau masih ada mentalitas malas, diskriminatif, dan tidak tanggap darurat, RSUD tidak akan pernah maju,”tambahnya.

Ia juga menilai bahwa Pemkot Pontianak harus turun tangan langsung untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk membuka ruang bagi publik dan DPRD untuk ikut mengawasi jalannya proses reformasi tersebut.

Desakan Transparansi dan Audit Menyeluruh 

Dalam pernyataan terpisah, sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat juga menyuarakan hal serupa. Mereka mendorong dilakukan audit independen terhadap kinerja keuangan, pelayanan, serta perekrutan SDM di lingkungan RSUD Pontianak.

Laporan dari tim investigasi menunjukkan adanya indikasi nepotisme dalam penempatan jabatan, serta pengelolaan anggaran operasional yang tidak transparan Hal ini ditengarai menjadi faktor pemborosan dan tidak efisiennya alokasi sumber daya rumah sakit.

“Kita bicara soal rumah sakit yang dibiayai uang rakyat. Harus ada tanggung jawab publik di sana,” kata seorang akademisi dari salah satu universitas di Pontianak.

Pemkot Didesak Ambil Langkah Tegas

Wali Kota Pontianak hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan Ketua DPRD tersebut. Namun sumber internal menyebut bahwa sedang dilakukan peninjauan ulang terhadap jajaran direksi RSUDdan akan diambil keputusan dalam waktu dekat.

Satarudin sendiri menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan tak menutup kemungkinan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kesehatan jika tidak ada tindakan signifikan dari pihak eksekutif.

“Kami punya tanggung jawab moral. RSUD adalah garis depan layanan publik. Kalau gagal di sini, maka kita gagal melindungi rakyat,”tutup Satarudin.

(Tim : REDAKSI)