Caption :
Peluncuran dan bedah buku Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karya Dr. Herman Hofi Munawar berlangsung hangat di Aming Coffee, Jalan Podomoro, Pontianak, Kamis, (17/07). Foto. Jn (SK) 
Pontianak – SK – Sebuah forum intelektual bertajuk peluncuran dan bedah buku Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karya Dr. Herman Hofi Munawar berlangsung hangat di Aming Coffee, Jalan Podomoro, Pontianak, Kamis malam, (17/07). 

Hadir dalam acara itu Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Sekda Kalbar dr. Harisson, M.Kes, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Hermansyah, serta sejumlah akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, kontraktor, mahasiswa, dan pelaku pengadaan.

Gubernur Ria Norsan menyambut baik terbitnya buku tersebut. Ia menilai, persoalan hukum dalam pengadaan barang dan jasa kerap kali bukan akibat kurangnya regulasi, tetapi lantaran pemahaman yang minim terhadap hukum administrasi, perdata, dan pidana.

“Pengadaan kini menjadi kompleks. Banyak pelaku tersandung masalah hukum, padahal aturan sudah jelas. Buku ini penting untuk memperluas wawasan dan memberi keberanian dalam bertindak sesuai hukum,” kata Norsan.

Senada dengan itu, Dr. Hermansyah menilai buku ini sebagai jawaban atas ketakutan hukum yang menghantui pelaku pengadaan di lapangan. Menurutnya, karya ini tak hanya jadi referensi ilmiah, tapi juga pegangan praktis bagi para pemangku kepentingan.

“Ini bukan sekadar buku teks. Ini panduan bagi siapa pun yang terlibat dalam pengadaan. Kami di dunia akademik pun merekomendasikan ini sebagai literatur utama,” ujarnya.

Sebagai penulis, Dr. Herman Hofi Munawar mengaku, kegelisahannya terhadap interpretasi hukum yang tumpang tindih menjadi pemicu lahirnya buku ini.

“Regulasi kita lengkap, tetapi tafsirnya sering tak sejalan. Padahal, sebagian besar persoalan pengadaan ada di ranah administrasi dan perdata. Pidana baru muncul bila ada niat korupsi yang jelas,” ujar Herman.

Ia juga mengkritisi budaya takut di kalangan pejabat pembuat komitmen (PPK), yang menurutnya dapat melumpuhkan proses pelayanan publik.

“Kalau PPK ragu menandatangani, roda pemerintahan bisa tersendat. Akibatnya, publik yang dirugikan,” tambahnya.

Peluncuran ini merupakan buku ke-9 dari Herman. Isinya mengupas secara sistematis aspek hukum pengadaan, dari administrasi, keperdataan, hingga potensi pidana. Tak sekadar peluncuran, forum ini juga menjadi ajang dialog strategis antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat tata kelola pengadaan yang akuntabel dan berkeadilan.


Pewarta : JN-98

Editing : Redaksi