.jpeg){kind=small}
 |
| Caption : Kapolres AKBP Wahyu Jati Wibowo, bersama Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca I.P. Panjaitan, Foto. HMS (SK). |
Dalam dialog langsung dengan jajaran Polres Sambas, mulai dari Kapolres AKBP Wahyu Jati Wibowo, Wakapolres, para pejabat utama (PJU), hingga Bhabinkamtibmas dan Anak Kampung Sini (Akamsi) sebutan untuk anak-anak perbatasan yang kini menjadi anggota Polri Hinca mendengar berbagai masukan kritis terkait kondisi riil di lapangan.
"Saya tidak hanya mendengar dari Kapolres dan PJU, tapi juga langsung dari Bhabinkamtibmas dan Akamsi. Banyak hal penting yang harus segera ditindaklanjuti," ujar politisi Demokrat itu usai pertemuan.
Salah satu temuan yang cukup mengagetkan, ungkap Hinca, adalah jumlah personel Polres Sambas yang hanya mencapai sekitar 44 persen dari ideal yang dibutuhkan. Padahal, idealnya rasio personel minimal di kisaran 70–75 persen, terlebih Sambas merupakan wilayah strategis di tapal batas negara.
"Lebih mengejutkan lagi, ternyata masih ada sejumlah wilayah blank spot, tanpa sinyal telekomunikasi. Ini tentu menyulitkan kerja kepolisian dalam menjaga kamtibmas," tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti keberadaan Polsubsektor Temajuk yang dianggap sudah seharusnya ditingkatkan menjadi Polsek, mengingat beban dan luas wilayahnya.
Seluruh temuan dan catatan ini, kata Hinca, akan menjadi bahan laporan resmi Komisi III dalam rapat kerja dengan Kapolri dan pemerintah pusat. Kebetulan, pembahasan APBN 2025–2026 sedang berjalan, sehingga ini menjadi momentum tepat untuk mendorong perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan.
"Perbatasan adalah wajah terdepan bangsa. Tidak boleh diabaikan. Kamtibmas di sini harus kuat dan didukung penuh," tandas Hinca.
Ia juga mengapresiasi Program Bintara Perbatasan melalui Rekrutmen Proaktif Polri. Saat ini, sudah ada 46 anak perbatasan yang bertugas sebagai anggota Polri di Polres Sambas. Hinca menilai pendekatan ini sangat tepat karena personel lokal sudah memahami budaya dan bahasa setempat, sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan pendekatan restorative justice.
"Apalagi KUHP baru mulai berlaku 2 Januari 2026, yang mengedepankan penyelesaian secara musyawarah. Maka keberadaan polisi dari masyarakat lokal sangat krusial," jelasnya.
Kunjungan ini dilakukan usai Komisi III melakukan reses ke Polda Kalbar sehari sebelumnya. Ia menegaskan, pengawasan harus sampai ke titik terluar, dan menyatakan respek atas semangat kerja Polres Sambas.
Sementara itu, Kapolres Sambas AKBP Wahyu Jati Wibowo menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyebut kehadiran Komisi III menjadi motivasi tersendiri bagi jajarannya.
“Pelaksanaan tugas kami tetap mengacu pada Program Polri Presisi dan arahan Kapolda Kalbar, yakni responsif, kemitraan, dan kolaboratif,” kata Kapolres.
Ryan S
Editing : Redaksi
0Komentar