Ketapang, KALBAR (SK) - Pemerintah Kecamatan Simpang Dua mulai menggulirkan program ketahanan pangan bertajuk “Satu Desa Satu Hektar” sebagai upaya menghadapi tantangan krisis pangan dan perubahan iklim. Kegiatan diawali dengan rapat konsolidasi lintas sektor yang digelar di Aula Polsek Simpang Dua, Senin (8/07).Caption :
Rapat Konsolidasi Lintas Sektor yang digelar di Aula Polsek Simpang Dua,
Senin (8/07). Foto, Ist, (SK)
Rapat dipimpin langsung oleh Kapolsek Simpang Dua, IPDA Slamet Santoso, dan dihadiri oleh Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sundaryo, para kepala desa se-Kecamatan Simpang Dua, perwakilan perusahaan swasta seperti PT MBK, PT KML, dan PT DMA, serta perwakilan lembaga lingkungan Tropenbos Indonesia.
Program “Satu Desa Satu Hektar” mendorong setiap desa menyediakan lahan seluas satu hektar untuk dikelola secara kolektif dalam rangka meningkatkan produksi pangan lokal. Pendanaan akan menggunakan Dana Desa, sedangkan pendampingan teknis disiapkan oleh penyuluh pertanian dari BPP.
“Program ini untuk menjawab tantangan ketahanan pangan dari tingkat desa. Kami siap mendukung dengan penyediaan bibit dan tenaga penyuluh,” kata Kepala BPP, Sundaryo.
Sementara itu, pihak perusahaan menyambut baik program ini dan akan mengajukan permohonan bantuan ke manajemen pusat guna mendukung sarana produksi dan pelatihan bagi petani.
Dalam diskusi, juga dibahas opsi pemanfaatan terbatas kawasan hutan lindung secara legal dan terukur untuk kegiatan pertanian sosial, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan.
Kapolsek Simpang Dua menegaskan pentingnya kolaborasi yang konkret antarsemua pihak. “Keamanan dan keteraturan tetap menjadi tanggung jawab kami, tapi program ini harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Program ini diharapkan menjadi model pembangunan ketahanan pangan berbasis lokal yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Hendrianus
Editing : Redaksi
0Komentar