"Rakyat Menggugat : Pendopo 15 Miliar Ditolak, DPRD Dinilai Tak Berpihak"

Caption : Bupati Mempawah Hj. Erlina Ria Norsan saat menerima Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu. Senin (8/12). Foto. Ist (SK).

Mempawah, KALBAR (SK) - Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu kembali turun ke jalan menolak pembangunan Rumah Dinas/Pendopo Bupati Mempawah senilai 15 miliar rupiah, Senin (9/12/2025). Aksi yang dipimpin Korlap Muslim ini berlangsung tegas, membawa pesan bahwa anggaran daerah harus menyentuh kebutuhan rakyat, bukan proyek yang dinilai tidak mendesak.

Dalam aksi tersebut, Bupati Mempawah hadir dan menerima langsung seluruh tuntutan massa, menunjukkan terbukanya pemerintah eksekutif terhadap dialog. Namun di sisi lain, DPRD Mempawah dinilai tidak menunjukkan keberpihakan. Sejumlah anggotanya hadir tanpa sikap jelas, sementara Ketua DPRD kembali tidak muncul dan tidak memberikan tanggapan.

Muslim menyebut sikap DPRD sebagai bentuk kelemahan moral dan kegagalan menjalankan fungsi representasi rakyat. Ia menegaskan bahwa kehadiran tanpa sikap menunjukkan ketakutan dan ketidakmampuan legislatif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Aksi ini, katanya, menjadi bukti bahwa rakyat melihat dan menilai.

Dalam penyampaian tuntutannya, aliansi menegaskan lima poin utama: menolak pembangunan rumah dinas 15 miliar; mendesak pengalihan anggaran ke sektor mendesak seperti banjir, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; menindak kerusakan lingkungan di seluruh kecamatan; menegakkan UU KIP terkait transparansi anggaran; serta meminta DPRD melibatkan masyarakat dalam setiap RDP dan rapat paripurna.

Di akhir aksi, Muslim menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Meski Bupati telah menerima tuntutan, aliansi berkomitmen mengawal isu ini hingga pembangunan rumah dinas benar-benar dibatalkan. “Selama uang rakyat dipakai untuk proyek tidak prioritas dan suara rakyat diabaikan, kami akan terus turun ke jalan,” tegasnya.

TM 

Editor: Redaksi SK