.jpeg){kind=small}
Pontianak, KALBAR (SK) - Proses perekrutan, pergeseran dan penempatan jabatan strategis dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, yang baru saja tertuang di periode Ria Norsan, ditanggapi lemes oleh berbagai kalangan masyarakat. 
Caption :
Gubernur Kalbar. H. Ria Norsan saat melakukan Pelantikan sejumlah pejabat daerah. Foto. Diskominfo. (SK).
Perbedaan yang mencolok, kata Kordinator Jaringan Aspirasi Indonesia Kalimantan Barat, dulu implementasi proses itu sangat selektif, tidak sembarangan dan ada fase tingkatan yang harus dilalui. Disitu unsur kualitas, kapabilitas maupun indeks prestasi kerja yang pernah dicapai, masuk dalam katagori bentuk penilaian.
Sekarang, metode akademik tadi, justru dibuang, tidak dipakai lagi dan cendrung menggunakan pola kepentingan pribadi, politik, kelompok, saudara, kawan, TIM maupun wujud balas jasa,
" Konsepnya sudah tidak karuan. Disini, asalkan Bapak senang, enak dan bisa diatur, dialah yang menduduki posisi basah, kendati orang tersebut pernah bermasalah, kantor dinasnya sempat digrebek Polda serta diproses hukum hingga keranah pengadilan.
" Sementara mereka yang punya dedikasi tinggi, kemampuan merumuskan program termasuk torehan prestasi kerja yang pernah diraih, malah tersingkir oleh keinginan tersembunyi dari para pengambil kebijakan, " terang fatih Prambanan.
Jika dikaitkan dengan anggaran proyek yang nilainya mendekati angka triliun rupiah, Asumsi diatas, lanjutnya, bisa dibilang cukup argumentatif. Ditambah lagi terjadinya miskomunikasi antara Gubernur dan Wakil, juga ikut memperkuat dugaan tersebut.
Seperti diketahui, steatmen Wagub di banyak medsos menyatakan bahwa beliau menolak hadir diacara pelantikan, karna tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan, penyusunan dan penetapan jabatan dilingkungan Pemprov Kalimantan Barat.
Menurut Kordinator JAPRI Kalbar, meskipun konteks diatas merupakan hak prerogatif Gubernur sesuai Undang-Undang, tetapi paling tidak rasa kebersamaan perlu dibangun agar rasa memiliki tetap tertanam, mengingat tugas Wagub membantu pekerjaan Gubernur.
" Situasi seperti ini tentu memunculkan omongan sumbang, sikap pesimis publik dan pertanyaan tajam, ada masalah besar apa antara Ria Norsan dan Krisantus sehingga selisih pendapat yang mengganggu jalannya pemerintahan maupun pembangunan, " ucapnya. 007/
007/SP
0Komentar