Wamendagri Ribka Harap PSU Papua Tak Terulang, Minta Semua Pihak Evaluasi dan Kerja Maksimal

“Ini menjadi doa dan harapan kita bersama, semoga proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Ribka dalam Rapat Koordinasi PSU Tahun 2025 di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Kamis (15/5/2025).

Papua tercatat sebagai satu-satunya provinsi yang belum memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024. Kondisi ini membuat perhatian pemerintah pusat terhadap pelaksanaan PSU di wilayah tersebut menjadi sangat besar.

Ribka mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap penyebab terjadinya PSU sebelumnya agar kesalahan serupa tidak terulang. Ia menyebut hal ini sebagai tantangan besar bagi seluruh pihak terkait.

“Kita harus melaksanakan PSU ini sebaik mungkin agar tidak berulang di masa mendatang,” tegasnya.

Meski demikian, Ribka juga mengingatkan perlunya mitigasi apabila PSU kembali digelar, khususnya dalam hal dukungan anggaran dari APBD. Hal ini penting karena potensi gugatan hasil PSU tetap ada.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan PSU secara aman dan tertib. Salah satu langkah yang ia ambil adalah memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama proses pemilihan.

“ASN tidak boleh berpihak kepada pasangan calon mana pun, baik melalui ucapan, tindakan, maupun di media sosial,” ujarnya.

Ramses menegaskan tidak akan mentolerir pelanggaran netralitas, dan mendorong proses hukum terhadap pelanggaran yang masuk dalam ranah pidana.

Ia juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam PSU untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan profesional. Pemprov Papua, kata dia, terbuka untuk berkoordinasi dan mencari solusi bersama apabila ada hambatan dalam pelaksanaan PSU.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, serta anggota Bawaslu Papua dan sejumlah pejabat Pemprov Papua lainnya.