Wamendagri Ribka Pastikan APBD Papua Siap Danai Pemungutan Suara Ulang Pilgub 2025

Kepastian pendanaan itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Papua dengan penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

“Kalau NPHD sudah ditandatangani, maka itu menjadi dasar hukum bahwa PSU akan dibiayai sesuai kesepakatan tersebut,” kata Ribka usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) PSU 2025 di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/5/2025).

Ribka menambahkan, pendanaan PSU melalui APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. “Ini bukan kebijakan semata, tapi pelaksanaan dari mandat undang-undang,” ujarnya.

Wamendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam setiap tahapan PSU, terutama dalam memastikan dukungan anggaran dan kelancaran pelaksanaan di lapangan.

Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa total anggaran PSU yang telah disepakati mencapai Rp160,95 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua, serta aparat keamanan, yaitu Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih.

“Sudah final. NPHD ditandatangani dan tinggal proses penyaluran sesuai mekanisme administrasi,” kata Ramses.

Rakor tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak, serta perwakilan Bawaslu Papua.

Para peserta Rakor juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan PSU yang aman, damai, dan demokratis. Isu-isu strategis seperti peningkatan partisipasi pemilih, netralitas ASN dan penyelenggara, serta kepatuhan terhadap prosedur pemilu menjadi fokus dalam pertemuan tersebut.