Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, retret ini bukan sekadar pelatihan birokrasi, melainkan upaya membangun ekosistem kepemimpinan yang saling mengenal dan bersinergi. “Yang kita dorong adalah terbentuknya jejaring informal yang berlanjut setelah kegiatan ini,” ujar Bima saat konferensi pers di IPDN, Kamis (19/6).
Retret akan dibuka resmi oleh Menteri Dalam Negeri pada Senin (23/6) dan berlangsung hingga Kamis malam (26/6). Peserta terbagi dalam tiga kelompok: kepala daerah yang belum mengikuti gelombang pertama, mereka yang sempat tersandung sengketa Pilkada, serta kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU).
Sebelum berangkat ke IPDN, seluruh peserta akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri pada 21 Juni dan diberangkatkan sehari setelahnya menggunakan kereta cepat Whoosh. Mereka akan tinggal di asrama IPDN tanpa pendamping atau protokoler, kecuali gubernur yang mendapatkan kamar sendiri. “Ini bagian dari penyederhanaan dan penyetaraan,” jelas Bima.
Selama lima hari, para kepala daerah akan menerima materi terkait penguatan kepemimpinan, pemberantasan korupsi, serta diskusi lintas wilayah. Mereka juga dijadwalkan makan siang bersama praja IPDN dan menikmati pertunjukan seni budaya.
Rektor IPDN Halilul Khairi menyampaikan, kampus IPDN dipilih karena dinilai strategis, berfasilitas lengkap, dan efisien secara anggaran. “Menginapnya gratis, fasilitas memadai, dan akses dari Jakarta mudah,” kata Bima menambahkan.
Sebagai penutup konferensi, Wamendagri mengajak awak media meninjau sejumlah lokasi kegiatan, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga kantin. Ia berharap retret ini mampu menyatukan arah kepemimpinan daerah demi mendorong efektivitas pemerintahan ke depan.
“Ini bukan soal teori, tapi proses membangun sinergi nyata antarkepala daerah,” pungkas Bima.
Oleh : Dani 74
Sumber : Puspen Kemendagri
Editing : Dani 74
0Komentar