.jpeg){kind=small}
Pontianak,KALBAR (SK) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kapolda Kalbar), Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar, Rabu (10/12/2025). Kehadiran para legislator disambut jajaran pimpinan Polda Kalbar, termasuk Wakapolda, Pejabat Utama, serta para Kapolres yang turut mendampingi pemaparan strategis mengenai situasi keamanan dan dinamika penegakan hukum di wilayah Kalbar.
Caption :
Kapolda Kalbar, Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Graha Khatulistiwa, Mapolda Kalbar, Rabu (10/12/2025). Foto. Ist. (SK)
Dalam kegiatan tersebut, Kapolda memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi Kalbar sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia yang memiliki garis perbatasan darat sepanjang 966 kilometer dengan Malaysia. Ia menegaskan bahwa karakteristik Kalbar dengan 74 jalur tikus menjadikan daerah ini rawan terhadap penyelundupan narkoba, illegal mining, dan persoalan pekerja migran. Kondisi ini, menurut Kapolda, membuat Kalbar tidak dapat diperlakukan sebagai Polda tipe kecil karena kompleksitas tantangan keamanannya.
Kapolda juga menyoroti perubahan paradigma penegakan hukum di jajaran Polda Kalbar yang kini mengedepankan pendekatan restoratif. Ia menegaskan bahwa tujuan utama bukan lagi sekadar memenjarakan pelaku, tetapi menghadirkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks kasus korupsi, Polda Kalbar berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp23,78 miliar. Sepanjang tahun 2025, reward diberikan kepada 319 personel berprestasi, sementara 29 anggota diberi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas pelanggaran berat.
Di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kapolda menyampaikan kebutuhan mendesak terkait pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara sekaligus penambahan kuota Perwira lulusan Sespimmen, Akpol, dan SIP untuk memperkuat struktur manajerial di wilayah hukum Kalbar. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., menambahkan bahwa kunjungan tersebut menjadi momentum strategis bagi Polda untuk menyampaikan aspirasi demi peningkatan layanan publik.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi diskusi pendalaman antara Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Kalbar, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Kalbar. Diskusi ini membahas sejumlah isu aktual terkait kondisi keamanan, penegakan hukum, serta kebutuhan sarana dan prasarana pendukung di wilayah perbatasan guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat Bumi Khatulistiwa.
Dani 74
Editor: Redaksi SK
0Komentar