AKPERSI Kalbar Tegaskan Dukungan: Polri Tetap di Bawah Presiden Demi Kejelasan Komando

Caption: Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Kalimantan Barat, Syafarahman, bersama keluarga besar AKPERSI Kalbar saat memberikan Pernyataan Sikap dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia disalah satu Kafe di Pontianak. Minggu. (15/02). Foto. Ist. (SK).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan “Ngopi Solidaritas” yang digelar AKPERSI Kalbar dengan mengusung tema “Dukung Moral untuk Polri yang Presisi”. Kegiatan itu dihadiri sejumlah insan pers di bawah naungan AKPERSI Kalbar sebagai bentuk kepedulian terhadap dinamika ketatanegaraan dan stabilitas keamanan nasional.

Dalam sambutannya, Syafarahman menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia.

“Sebagai bagian dari cabang eksekutif, Polri bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, garis komando dan akuntabilitas politik menjadi jelas. Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta dapat menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat,” ujar Syafarahman.

Sebagai elemen masyarakat sipil yang lahir dari semangat kebebasan pers, AKPERSI Kalbar memandang profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat antara pers dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting bagi insan pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara aman, independen, dan profesional. Tanpa jaminan keamanan, ruang demokrasi akan rentan terhadap tekanan dan disrupsi.

Dalam forum tersebut, Syafarahman juga menyoroti tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika sosial, perkembangan teknologi informasi, hingga potensi ancaman terhadap persatuan bangsa. Dalam konteks itu, struktur kelembagaan yang solid dan tidak terfragmentasi dinilai menjadi kebutuhan strategis.

“Menjaga Polri tetap berada di bawah Presiden adalah langkah untuk memastikan efektivitas pengambilan keputusan serta respons cepat terhadap berbagai situasi darurat,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, AKPERSI Kalbar membacakan pernyataan sikap resmi yang menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Namun demikian, dukungan tersebut tidak mengesampingkan pentingnya pengawasan publik dan reformasi internal di tubuh Polri.

AKPERSI Kalbar mendorong penguatan reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta komitmen terhadap perlindungan kebebasan pers dan hak asasi manusia. Dukungan yang diberikan, menurut mereka, justru sejalan dengan semangat demokrasi dan kepastian hukum.

“Dengan semangat menjaga demokrasi, stabilitas, dan kepastian hukum, kami menyatakan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap tersebut.

Irfan Tiago Usman

Sumber: AKPERSI Kalbar

Editor: Redaksi SK