.jpeg){kind=small}
Dalam kesempatan itu, Kemendagri bersama rombongan Komisi II DPR RI meninjau sejumlah infrastruktur di KPP Provinsi Papua Selatan, seperti pembangunan Gedung DPRP Papua Selatan dan Gedung Kantor Gubernur Papua Selatan. Mereka juga menyimak penjelasan dari perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Sri Handoko Taruna, yang mengikuti peninjauan tersebut, mengatakan progres pembangunan KPP Provinsi Papua Selatan berjalan mengesankan. Terlebih dirinya sempat mendapat tugas sebagai Ketua Tim Transisi Pokja I Provinsi Papua Selatan sehingga memahami proses tersebut.
“Jadi saya tahu betul progresnya, dan hari ini kami datang setelah mungkin hampir dua tahun kami ada penugasan lain dan kami kembali melihat progres yang luar biasa,” jelasnya usai mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam Rangka Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua Selatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Merauke, Papua Selatan, Jumat (16/5/2025).
Bahkan, ia menilai master plan maupun perencanaan pembangunan Provinsi Papua Selatan menerapkan prinsip sinergi yang luar biasa. “Termasuk pelaksanaannya dari Kementerian PU ini adalah langkah-langkah yang positif untuk terus membangun bangsa Indonesia ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra berharap pembangunan KPP Provinsi Papua Selatan bisa rampung tepat waktu, yakni pada akhir tahun 2025. Pihaknya berkomitmen bakal terus mengevaluasi, sehingga percepatan pembangunan di Papua Selatan terus berprogres.
Selain itu, ia juga meyakini Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo yang berpengalaman sebagai akademisi akan menambah hasanah untuk meningkatkan pelayanan publik. “Kami sangat meyakini bahwa beliau punya pengalaman yang panjang, sehingga tidak sulitlah untuk memajukan Papua Selatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, peninjauan langsung ke Provinsi Papua Selatan dilakukan untuk memahami kendala pembangunan yang dihadapi sekaligus menemukan solusi agar lekas diatasi. Dengan demikian, proses pembangunan seperti KPP dapat segera selesai, termasuk Kantor Gubernur Papua Selatan, sehingga pelayanan publik lebih maksimal.
“Karena ini kan kita juga diburu oleh tenggat waktu dan tentu harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga progres pembangunan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Sebagai informasi, turut serta dalam kunjungan tersebut dua Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, yakni Aria Bima dan Zulfikar Arse Sadikin. Selain itu, hadir pula sejumlah anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Heri Gunawan, Muhammad Habibur Rochman, Indrajaya, Aus Hidayat Nur, dan Rahmat Saleh.
___
Sumber : Puspen Kemendagri
Editing : Redaksi
-----
0Komentar